JATENG.NET, Surakarta – Perkembangan teknologi digital telah mengubah banyak aspek kehidupan masyarakat, termasuk cara seseorang memenuhi kebutuhan dan melakukan transaksi. Jika dahulu seseorang harus menyiapkan uang sebelum membeli barang, kini berbagai platform belanja daring menawarkan pilihan pembayaran yang memungkinkan konsumen memperoleh barang terlebih dahulu dan membayarnya kemudian. Salah satu layanan yang semakin dikenal adalah Paylater atau Buy Now Pay Later (BNPL).
Bagi sebagian masyarakat, Paylater dianggap sebagai solusi praktis ketika ingin membeli kebutuhan tanpa harus membayar seluruh harga barang pada saat transaksi. Hanya melalui beberapa langkah di telepon pintar, seseorang dapat memperoleh fasilitas pembayaran dengan sistem cicilan atau penundaan pembayaran. Kemudahan ini tentu menjadi bagian dari perkembangan layanan keuangan digital yang memberikan alternatif bagi masyarakat.
Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul persoalan yang tidak boleh diabaikan. Ketika seseorang semakin mudah melakukan pembelian tanpa pembayaran langsung, apakah keputusan belanja masih didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan finansial? Ataukah kemudahan teknologi justru membuat masyarakat semakin terbiasa membeli sesuatu tanpa mempertimbangkan konsekuensi pembayarannya?
Persoalan Paylater sebenarnya bukan hanya berkaitan dengan layanan keuangan, tetapi juga menunjukkan bagaimana teknologi digital dapat memengaruhi perilaku dan kehidupan sosial masyarakat.
Ketika Teknologi Mengubah Kebiasaan Konsumsi
Salah satu perubahan yang terlihat dari perkembangan layanan Paylater adalah semakin mudahnya masyarakat melakukan transaksi. Berbagai aplikasi belanja daring menyediakan pilihan pembayaran yang praktis, sehingga konsumen tidak perlu selalu memiliki dana penuh ketika ingin membeli barang. Kondisi ini dapat membantu masyarakat dalam situasi tertentu, terutama ketika terdapat kebutuhan mendesak dan pembayaran dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan.
Akan tetapi, kemudahan tersebut juga berpotensi mengubah cara seseorang mengambil keputusan konsumsi. Ketika pembayaran dapat ditunda, perhatian konsumen terkadang lebih tertuju pada kemampuan memperoleh barang saat ini daripada kewajiban membayar pada kemudian hari.
Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang sedang menggunakan aplikasi belanja daring mungkin awalnya hanya berniat mencari kebutuhan kuliah. Namun, ketika menemukan promosi, potongan harga, atau pilihan cicilan melalui Paylater, muncul dorongan untuk membeli barang lain yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Transaksi akhirnya dilakukan bukan karena kebutuhan mendesak, melainkan karena proses pembelian terasa mudah dan terjangkau.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa teknologi tidak hanya menyediakan fasilitas baru, tetapi juga dapat memengaruhi kebiasaan penggunanya. Kemudahan transaksi dapat mendorong pola konsumsi yang semakin cepat, sedangkan kewajiban pembayaran tetap harus dipenuhi setelah transaksi selesai.
Paylater dalam Perspektif Informatika Sosial
Fenomena Paylater dapat dipahami melalui konsep Informatika Sosial, yaitu kajian mengenai hubungan timbal balik antara teknologi informasi dan kehidupan masyarakat. Teknologi tidak berkembang secara terpisah dari manusia. Sebaliknya, teknologi dirancang, digunakan, dan dipengaruhi oleh kebutuhan sosial. Pada saat yang sama, kehadiran teknologi juga dapat mengubah perilaku, kebiasaan, serta pola hubungan antarmanusia.
Dalam konteks Paylater, layanan keuangan digital awalnya hadir untuk memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. Namun, penggunaan layanan tersebut juga dapat membentuk kebiasaan baru dalam masyarakat, khususnya dalam hal berbelanja dan mengelola keuangan.
Fitur pembayaran yang cepat, promosi cicilan, notifikasi, dan integrasi dengan aplikasi belanja membuat proses konsumsi semakin praktis. Fitur-fitur tersebut tidak selalu berdampak negatif karena dapat memberikan pengalaman transaksi yang lebih efisien. Namun, apabila pengguna tidak memiliki pertimbangan keuangan yang baik, kemudahan tersebut dapat mendorong keputusan pembelian yang kurang bijaksana.
Hal ini menunjukkan bahwa dampak teknologi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga oleh bagaimana teknologi dirancang dan digunakan. Penyedia layanan memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan informasi secara transparan, sedangkan masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi dari setiap transaksi digital.
Dengan demikian, persoalan Paylater tidak cukup diselesaikan dengan meminta masyarakat berhenti menggunakan teknologi. Hal yang lebih penting adalah membangun hubungan yang sehat antara perkembangan teknologi, tanggung jawab penyedia layanan, dan kemampuan masyarakat dalam menggunakannya.
Kemudahan yang Menyimpan Risiko
Pertumbuhan penggunaan layanan BNPL menunjukkan bahwa fasilitas ini telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi digital masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa baki debet kredit BNPL perbankan mencapai Rp31,41 triliun pada Agustus 2026, dengan jumlah rekening sekitar 34 juta. Angka tersebut tumbuh 29,10 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan mencapai Rp13,54 triliun pada September 2026. Data tersebut memperlihatkan besarnya aktivitas pembiayaan melalui skema beli sekarang bayar nanti di Indonesia. Meskipun angka tersebut berasal dari kategori penyelenggara yang berbeda dan tidak dapat langsung disamakan, keduanya menunjukkan bahwa BNPL telah berkembang menjadi salah satu bagian penting dalam ekosistem keuangan digital.
Di balik pertumbuhan tersebut, terdapat risiko yang perlu diperhatikan. Penggunaan Paylater tanpa perencanaan dapat menyebabkan seseorang memiliki kewajiban pembayaran yang menumpuk. Apabila seseorang menggunakan beberapa layanan sekaligus, jumlah cicilan yang harus dibayarkan setiap bulan dapat menjadi lebih besar daripada perkiraan awal.
Risiko lainnya adalah keterlambatan pembayaran yang dapat menimbulkan biaya tambahan sesuai ketentuan layanan serta berdampak pada riwayat kredit pengguna. Kondisi ini tentu dapat menjadi masalah ketika pengguna tidak memiliki penghasilan atau dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.
Permasalahan tersebut semakin relevan bagi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan terbatas atau belum stabil. Keinginan untuk mengikuti tren, memenuhi kebutuhan gaya hidup, maupun memperoleh barang yang sedang populer dapat membuat seseorang menggunakan fasilitas pembayaran tanpa memperhitungkan kemampuan finansialnya.
Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa kemudahan mendapatkan fasilitas pembayaran bukan berarti memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi seluruh kewajibannya.
Peran OJK dalam Mengawasi Layanan Keuangan Digital
Dalam menghadapi perkembangan layanan keuangan digital, pengawasan dari pemerintah menjadi salah satu aspek penting. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan layanan jasa keuangan, termasuk layanan Buy Now Pay Later.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (BNPL). Peraturan yang berlaku sejak 15 Desember 2025 tersebut mengatur berbagai aspek penyelenggaraan BNPL, mulai dari karakteristik layanan, prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, keterbukaan informasi, hingga mekanisme penagihan.
Melalui pengaturan tersebut, penyelenggaraan BNPL oleh lembaga jasa keuangan dibatasi pada bank umum dan perusahaan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan pembiayaan juga diwajibkan memperoleh persetujuan OJK sebelum menyelenggarakan layanan BNPL.
Langkah ini penting untuk memastikan bahwa perkembangan inovasi keuangan digital tetap berjalan dengan memperhatikan kepentingan konsumen. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai jumlah cicilan, biaya, sumber pembiayaan, dan kewajiban pembayaran sebelum menggunakan layanan.
Namun, keberadaan regulasi tidak serta-merta menghilangkan seluruh risiko. Pengawasan perlu dilakukan secara berkelanjutan, sedangkan penyedia layanan harus menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab. Perlindungan konsumen tidak seharusnya hanya menjadi formalitas dalam persetujuan penggunaan aplikasi, tetapi harus benar-benar diterapkan dalam setiap proses layanan.
Literasi Keuangan Digital Harus Menjadi Prioritas
Selain pengawasan dari OJK dan tanggung jawab penyedia layanan, peningkatan literasi keuangan digital juga perlu menjadi perhatian. Masyarakat tidak cukup hanya memiliki kemampuan menggunakan aplikasi atau melakukan transaksi secara daring. Mereka juga perlu memahami cara kerja layanan keuangan digital, risiko yang mungkin muncul, serta konsekuensi dari keputusan finansial yang diambil.
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang diumumkan OJK, LPS, dan BPS menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen. Perbedaan kedua angka tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan masih lebih luas dibandingkan tingkat pemahaman masyarakat mengenai layanan keuangan.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa semakin mudah masyarakat mengakses layanan keuangan digital, semakin penting pula upaya meningkatkan pemahaman mereka terhadap produk yang digunakan.
Edukasi mengenai Paylater dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan perguruan tinggi. Mahasiswa, misalnya, perlu dibiasakan untuk mempertimbangkan kebutuhan sebelum membeli barang, menghitung kemampuan membayar cicilan, membaca ketentuan layanan, dan memahami risiko keterlambatan pembayaran.
Penyedia layanan juga perlu menyajikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami, bukan sekadar menonjolkan promosi atau nominal cicilan yang terlihat ringan. Informasi mengenai total kewajiban pembayaran harus ditampilkan secara jelas agar konsumen dapat mengambil keputusan berdasarkan pemahaman yang cukup.
Teknologi Seharusnya Mempermudah, Bukan Membebani
Pada dasarnya, Paylater bukanlah teknologi yang harus ditolak sepenuhnya. Jika digunakan secara tepat, layanan ini dapat memberikan alternatif pembayaran dan membantu masyarakat mengatur transaksi dalam kondisi tertentu. Namun, manfaat tersebut hanya dapat dirasakan apabila pengguna memahami kewajiban yang menyertainya.
Menurut saya, keberhasilan transformasi digital di sektor keuangan tidak seharusnya hanya diukur dari meningkatnya jumlah pengguna atau semakin banyaknya transaksi yang dilakukan. Keberhasilan juga perlu dilihat dari sejauh mana teknologi memberikan manfaat tanpa menimbulkan kerentanan baru bagi masyarakat.
OJK perlu terus memperkuat pengawasan dan perlindungan konsumen. Perusahaan penyedia layanan harus mengutamakan transparansi dan tanggung jawab dalam menawarkan produknya. Sementara itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan agar tidak mudah mengambil keputusan hanya karena tergiur kemudahan transaksi.
Pada akhirnya, teknologi seharusnya membantu manusia menjalani kehidupan dengan lebih baik, bukan membuat manusia semakin mudah terjebak dalam keputusan yang merugikan dirinya sendiri. Kemampuan membeli sesuatu hari ini tidak selalu berarti kemampuan membayarnya nanti. Karena itu, sebelum menekan tombol pembayaran Paylater, ada baiknya setiap orang bertanya kepada dirinya sendiri: apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan, dan apakah kita benar-benar mampu membayarnya?
Jangan sampai kemudahan satu klik hari ini justru menjadi beban keuangan pada masa mendatang.
Referensi:
- https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-32-Tahun-2025-Penyelenggaraan-Beli-Sekarang-Bayar-Nanti-BNPL.aspx
- https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-Oktober-2026.aspx
- https://www.bps.go.id/id/news/2026/08/22/936/indeks-literasi-dan-inklusi-keuangan-masyarakat-meningkat–ojk–lps–dan-bps-umumkan–hasil-survei-nasional-literasi-dan-inklusi-keuangan–snlik–tahun-2026.html
Opini/tulisan ini tidak mencerminkan pendapat redaksi. Seluruh isi menjadi tanggung jawab penulis.
Komentar