Keadilan Distribusi Anggaran Pendidikan Antara Program Makan Gratis dan Kesejahteraan Guru dalam Perspektif Negara Hukum
Indonesia secara konstitusional telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam perkembangannya, konsep negara hukum yang dianut oleh Ibu Pertiwi bukan lagi negara hukum klasik yang sekadar berfungsi sebagai penjaga malam (nachtwächterstaat). Negara hukum klasik cenderung pasif dan hanya bertugas memastikan tidak ada pelanggaran ketertiban umum tanpa ikut campur dalam urusan kesejahteraan sosial-ekonomi warga negara. Sebaliknya, Indonesia menganut konsep negara hukum modern yang berorientasi pada kesejahteraan materiil dan spiritual rakyatnya, atau yang dalam diskursus hukum tata negara dikenal sebagai negara hukum kesejahteraan (welfare state).
Konsekuensi logis dari adopsi konsep negara hukum kesejahteraan ini adalah adanya kewajiban aktif, melekat, dan tidak dapat ditawar bagi negara untuk mewujudkan keadilan sosial. Negara dituntut hadir secara konkret untuk mengintervensi realitas sosial melalui berbagai kebijakan publik guna memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan hak-hak dasarnya. Salah satu instrumen paling vital dalam menjamin kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah penyediaan akses serta fasilitas pendidikan yang layak dan berkeadilan. Namun, pada praktiknya, komitmen adiluhung dari konsep negara hukum kesejahteraan ini sering kali menemui jalan terjal dan diuji ketika dihadapkan pada realitas politik anggaran (budgeting policy) yang timpang dan syarat akan kepentingan pragmatis.
Ujian terhadap komitmen negara hukum kesejahteraan hari ini terlihat jelas dan gamblang dalam perdebatan mengenai distribusi anggaran fungsi pendidikan dua puluh persen yang diamanatkan oleh konstitusi. Di satu sisi, pemerintah menunjukkan kemauan politik (political will) yang luar biasa besar dengan menggelontorkan dana skala makro hingga ratusan triliun rupiah untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini kemudian disiasati secara regulasi agar sebagian porsi pendanaannya dicuplik dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Di sisi lain, sebuah ironi yang memilukan justru terus terjadi di ranah mikro, di mana masih banyak guru honorer dan tenaga kependidikan di berbagai penjuru daerah yang harus bertahan hidup dengan upah berkisar tiga ratus ribu rupiah per bulan. Benturan keras antara dua realitas finansial ini memicu refleksi hukum yang mendalam mengenai sejauh mana kebijakan hukum anggaran negara saat ini telah benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial.
Dalam perspektif negara hukum, setiap kebijakan anggaran yang dilahirkan oleh penguasa tidak boleh hanya sekadar memenuhi kepatuhan administratif atau sekadar formalitas angka di atas kertas APBN. Memasukkan program pemenuhan gizi anak ke dalam rumpun anggaran pendidikan mungkin memiliki argumentasi teknis-ilmiah dari sisi eksekutif, misalnya dengan dalih mendukung kesiapan fisik dan konsentrasi belajar siswa di kelas. Namun, esensi sejati dari hukum bukanlah sekadar legalitas formal, melainkan keadilan distributif yang menyentuh akar rumput. Ketika aparatur negara begitu responsif, taktis, dan progresif dalam mengamankan serta mengunci anggaran fantastis demi program baru yang bersifat populis, tetapi di saat yang sama bersikap lambat, kaku, serta abai dalam membenahi regulasi upah layak guru honorer, maka di situlah terjadi defisit keadilan yang nyata dalam sistem ketatanegaraan kita.
Salah satu elemen fundamental dalam sebuah negara hukum adalah pengakuan, penghormatan, dan perlindungan yang maksimal terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) serta hak-hak konstitusional warga negara. Dalam konteks ketenagakerjaan dan pendidikan nasional, pembiaran terhadap upah minim guru honorer bergesekan langsung secara negatif dengan dua pasal krusial dalam konstitusi. Pertama, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kedua, Pasal 31 UUD 1945 yang memandatkan hak atas pendidikan. Guru adalah pilar utama, roh penggerak, dan jangkar moral dari seluruh sistem pendidikan nasional. Membiarkan ujung tombak pencerdas bangsa hidup jauh di bawah garis kemiskinan dengan upah yang tidak manusiawi merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak konstitusional yang seharusnya dilindungi oleh negara. Mustahil sebuah sistem hukum dan cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tegak berdiri jika para pelaksana utamanya di lapangan tidak mendapatkan keadilan ekonomi yang hakiki.
Ketimpangan distribusi ini juga mencerminkan adanya persoalan struktural yang akut dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (fiscal decentralization). Program Makan Bergizi Gratis dirancang, diorkestrasi, dan dikomandoi langsung dari pusat sebagai agenda strategis nasional dengan kucuran dana yang terjamin. Sementara itu, urusan kesejahteraan guru honorer dan tenaga kependidikan di tingkat tapak sering kali dilemparkan ke pundak pemerintah daerah dan dibebankan sepenuhnya pada alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang jumlahnya sangat terbatas dan fluktuatif. Akibat dari pola ini, daerah-daerah terjebak dalam dilema efisiensi anggaran yang menjebak. Banyak sekolah negeri terpaksa melakukan rasionalisasi ekstrem, menahan, atau bahkan memangkas hak pendapatan para guru honorer demi menutupi biaya operasional fisik sekolah lainnya. Paradoks ini menjadi bukti autentik bahwa kebijakan tata kelola keuangan kita belum terintegrasi secara berkeadilan, di mana beban riil di tingkat daerah dikesampingkan demi memuluskan pencapaian angka-angka statistik proyek di tingkat pusat.
Jika kita menengok sejarah hukum tata negara Indonesia, Mahkamah Konstitusi selaku lembaga pengawal konstitusi (guardian of the constitution) dalam beberapa putusan monumentalnya terkait anggaran pendidikan telah berulang kali mengingatkan pemerintah. MK menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh percent haruslah digunakan secara murni, konsekuen, dan difokuskan penuh untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional secara substantif. Kebijakan membagi atau “menumpangkan” ruang fiskal pendidikan dengan program kesejahteraan pangan skala raksasa dikhawatirkan akan mendistorsi dan mendegradasi pemenuhan kebutuhan pendidikan yang bersifat jauh lebih primer, seperti perbaikan ruang kelas yang roboh, penyediaan fasilitas laboratorium yang memadai, dan jaminan upah yang memanusiakan guru. Di bawah payung negara hukum, setiap kebijakan publik yang diselenggarakan wajib memenuhi asas proporsionalitas. Asas ini menekankan bahwa tindakan atau program yang diambil oleh pemerintah harus memiliki keseimbangan yang masuk akal antara tujuan politik yang ingin dicapai dengan beban sosial ekonomi yang ditimbulkan pada sektor-sektor fundamental lainnya.
Negara hukum kesejahteraan menuntut adanya kehadiran negara secara nyata untuk menghapus kesenjangan struktural, bukan justru melegitimasi ketimpangan melalui regulasi-regulasi anggaran yang tidak berpihak pada keadilan sosial. Anggaran negara pada hakikatnya adalah dokumen hukum tertinggi yang mencerminkan arah moral dan perwujudan dari kontrak sosial antara rakyat selaku pembayar pajak dan penguasa selaku pengelola negara. Ketika hak-hak dasar para pendidik yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun diabaikan dan dianggap sebagai komponen pelengkap yang bisa diefisiensikan, maka pada titik itulah kontrak sosial tersebut mengalami keretakan moral. Penghargaan yang rendah terhadap profesi guru tidak hanya mencederai rasa keadilan para pendidik, tetapi juga secara jangka panjang berisiko menurunkan mutu dan daya saing generasi masa depan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.
Pada akhirnya, keadilan distribusi anggaran pendidikan antara program makan gratis dan kesejahteraan guru menjadi tolok ukur serta ujian krusial bagi keberhasilan Indonesia dalam mengimplementasikan konsep negara hukum kesejahteraan yang sejati. Negara hukum yang bermartabat tidak akan membiarkan terjadinya sebuah paradoks moral di mana anak-anak sekolah diberi makan gratis dengan kemewahan fasilitas anggaran triliunan rupiah, sementara guru yang mendidik mereka di ruang kelas harus menanggung malu karena terjerat utang atau pinjaman online demi menyambung hidup akibat upah yang tidak layak. Pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama jajaran eksekutif tertinggi, harus segera melakukan reorientasi taktis terhadap politik hukum anggaran APBN. Negara harus menempatkan kepastian upah layak yang setara dengan upah minimum regional bagi seluruh tenaga pendidik sebagai prioritas mutlak dan mengikat, di atas program-program akomodatif lainnya. Esensi sejati dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tidak akan pernah bisa digapai selama hukum negara belum mampu menghormati harkat, martabat, dan kesejahteraan para gurunya.
Nama : Dinda Amelia
Mata Kuliah : Hukum Tata Negara
Tema RPS : Konsep Negara Hukum
Kasus Yang Dikaji : Keadilan Distribusi Anggaran Pendidikan antara Program Makan Gratis dan Guru Honorer
