Tak Hanya Olah Limbah, Mahasiswa KKN-R TIM II UNDIP Dorong Tata Kelola Pengelolaan Sampah di Desa Sambungmacan
SRAGEN — Pengelolaan limbah organik rumah tangga menjadi salah satu perhatian dalam program kerja Multidisiplin 2 KKN-R Tim II Universitas Diponegoro di Desa Sambungmacan, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen. Program bertajuk “Optimalisasi Pemanfaatan Limbah Organik Rumah Tangga melalui Pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) dan Biokompos untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan” ini menggabungkan edukasi dan praktik pengolahan limbah dengan upaya mendorong keberlanjutan pengelolaannya di tingkat desa.
Dalam kegiatan tersebut, Dinda Nabila Tunjung Putri, mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, mengambil peran dalam penguatan peran pemerintahan desa dalam pengelolaan limbah organik. Peran tersebut dilakukan melalui koordinasi dan diskusi dengan pemerintah desa untuk memahami kondisi, tantangan, serta kebutuhan pengelolaan limbah organik di Desa Sambungmacan.
Kegiatan pengolahan limbah melalui pembuatan POC dan biokompos menjadi salah satu bentuk pengenalan kepada masyarakat bahwa limbah rumah tangga, khususnya sisa sayuran, masih dapat dimanfaatkan menjadi produk yang berguna. Namun, menurut Dinda, kemampuan masyarakat dalam mengolah limbah secara teknis perlu diikuti dengan mekanisme pengelolaan yang dapat menjaga keberlanjutan kegiatan.
“Pengelolaan limbah tidak cukup hanya berhenti pada pelatihan. Setelah masyarakat mengetahui cara membuat POC dan biokompos, perlu dipikirkan bagaimana kegiatan tersebut dapat terus berjalan, siapa yang mengelola, bagaimana masyarakat terlibat, dan bagaimana pemerintah desa dapat mendukungnya,” ujar Dinda.
Pemikiran tersebut kemudian dituangkan dalam policy brief mengenai penguatan tata kelola pengelolaan limbah organik rumah tangga berbasis masyarakat di Desa Sambungmacan. Policy brief tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan limbah organik.
Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, pengelolaan limbah tidak hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah desa menjalankan fungsi fasilitasi, koordinasi, pemberdayaan, dan pengorganisasian masyarakat. Karena itu, pemerintah desa memiliki posisi penting untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif tanpa bergantung pada pendampingan dari pihak luar.
Policy brief yang disusun memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Desa Sambungmacan, mulai dari mendorong pemilahan limbah organik dari tingkat rumah tangga, membentuk atau menunjuk kelompok pengelola, menyediakan sarana dan pendampingan, hingga mengintegrasikan pemanfaatan POC dan biokompos dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, monitoring secara berkala juga diperlukan untuk memastikan kegiatan tetap berjalan setelah program pendampingan berakhir.
Penyusunan policy brief tersebut menjadi bentuk kontribusi Dinda dalam menghubungkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan aspek tata kelola pemerintahan desa. Dengan adanya pembagian peran yang jelas antara pemerintah desa dan masyarakat, pengelolaan limbah diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan yang berlangsung selama program KKN, tetapi dapat berkembang menjadi praktik yang dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan.
Bagi Dinda, keterlibatan dalam program ini menjadi pengalaman untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dalam persoalan nyata di masyarakat. “Dari kegiatan ini saya belajar bahwa penyelesaian masalah di masyarakat tidak hanya membutuhkan program, tetapi juga tata kelola yang membuat program tersebut dapat terus berjalan. Pemerintah desa dan masyarakat perlu memiliki peran yang jelas agar pengelolaan limbah dapat menjadi kebiasaan bersama,” tuturnya.
Melalui program Multidisiplin 2, mahasiswa KKN-R Tim II UNDIP berharap pemanfaatan limbah organik di Desa Sambungmacan dapat terus dikembangkan, baik melalui pengolahan POC dan biokompos maupun melalui penguatan tata kelola di tingkat desa. Dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaksana dan pemerintah desa sebagai fasilitator, pengelolaan limbah organik diharapkan dapat menjadi bagian dari praktik pengelolaan lingkungan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.
- Dinda Nabila Tunjung Putri
- Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
- Setuju
