Belajar Demokrasi Desa, Mahasiswa KKN UNDIP Dampingi Pemilihan BPD Sambungmacan
SRAGEN — Mahasiswa KKN-R Tim II Universitas Diponegoro turut berkontribusi dalam proses pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sambungmacan, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program sosial kemasyarakatan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam proses administrasi dan pelaksanaan pemilihan di tingkat desa.
Dalam kegiatan tersebut, Dinda Nabila Tunjung Putri, mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, mengambil peran dalam pendampingan administrasi dan pelaksanaan pemilihan anggota BPD Desa Sambungmacan.
Pendampingan dilakukan sejak tahapan awal proses pemilihan, mulai dari penyampaian hasil pemeriksaan berkas calon, penetapan calon anggota BPD, hingga pelaksanaan pemilihan. Dinda turut membantu pemerintah desa dan panitia dalam berbagai kebutuhan administrasi, persiapan teknis, dokumentasi, serta koordinasi selama rangkaian kegiatan berlangsung.
Salah satu tahapan yang diikuti adalah pemilihan anggota BPD melalui keterwakilan perempuan. Tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemilihan berdasarkan keterwakilan wilayah yang mencakup tiga dusun, yaitu Dusun Pondok, Dusun Jatisumo, dan Dusun Pangle.
Dalam pelaksanaannya, proses pemilihan di Desa Sambungmacan memiliki empat jenis surat suara yang digunakan sesuai dengan kategori keterwakilan. Kondisi tersebut membuat kesiapan administrasi dan ketelitian dalam pelaksanaan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap tahapan dapat berjalan dengan tertib.
Keterlibatan Dinda dalam proses tersebut tidak hanya berupa bantuan teknis, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memahami secara langsung bagaimana mekanisme demokrasi dijalankan pada tingkat pemerintahan desa.
Sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan, keterlibatan dalam pemilihan BPD memberikan pengalaman mengenai bagaimana proses partisipasi masyarakat, representasi, administrasi pemerintahan, dan kelembagaan desa berlangsung secara nyata. BPD sendiri menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena memiliki keterkaitan dengan representasi masyarakat dalam kehidupan pemerintahan di tingkat desa.
“Bagi saya, terlibat dalam pemilihan BPD menjadi pengalaman yang cukup berbeda karena saya bisa melihat secara langsung bagaimana proses demokrasi berjalan di tingkat desa. Dari proses administrasi, penetapan calon, sampai pemilihan, semuanya membutuhkan ketelitian sekaligus koordinasi antara panitia, pemerintah desa, dan masyarakat,” ujar Dinda.
Selain membantu administrasi dan dokumentasi, Dinda juga terlibat dalam koordinasi dengan panitia serta perangkat desa selama rangkaian kegiatan. Pengalaman tersebut memberikan gambaran bahwa pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa tidak hanya berkaitan dengan kebijakan, tetapi juga membutuhkan proses administratif dan koordinasi yang terstruktur.
Rangkaian pemilihan BPD tersebut menjadi salah satu bentuk pembelajaran langsung bagi mahasiswa mengenai praktik pemerintahan yang berlangsung di tengah masyarakat. Melalui keterlibatan tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman akademik, tetapi juga dapat memberikan dukungan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan desa.
Bagi Dinda, pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa Ilmu Pemerintahan tidak hanya dipelajari melalui ruang kelas, tetapi juga dapat diterapkan melalui keterlibatan langsung dalam proses pemerintahan dan kehidupan demokrasi masyarakat.
“Dari kegiatan ini saya belajar bahwa proses pemerintahan di tingkat desa sangat dekat dengan masyarakat. Hal-hal administratif yang terlihat sederhana ternyata menjadi bagian penting untuk memastikan proses pemilihan dapat berjalan dengan baik dan tertib,” tutup Dinda.
- Dinda Nabila Tunjung Putri
- Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
- Setuju
