
Hapidatul Zakiyah · 20 November 2026
JATENG.NET – Pasal 31 UUD 1945 bunyinya jelas. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, negara wajib membiayai pendidikan dasar, dan paling sedikit 20 persen APBN harus dipakai untuk pendidikan. Di atas kertas, itu janji yang nyaris sempurna. Tapi dua tahun setelah Prabowo-Gibran dilantik pada 20 Oktober 2024, janji itu masih lebih sering kita dengar di pidato daripada kita rasakan di sekolah. Masih ada gedung yang menunggu direnovasi, guru yang mengeluhkan gaji, mahasiswa yang turun ke jalan karena biaya kuliah, dan anggaran Rp757,8 triliun yang membuat orang bertanya-tanya: berapa bagiannya yang benar-benar sampai ke ruang kelas?
Menurut saya, hak pendidikan tidak bisa diukur dari angka kepuasan survei atau banyaknya program yang diluncurkan. Ukurannya adalah apakah negara memenuhi kewajiban konstitusionalnya secara utuh. Di titik inilah pemerintah masih punya pekerjaan rumah yang besar.
Tentu ada yang patut diakui. Pemerintah mengklaim sudah merevitalisasi 16.167 sekolah pada 2025 dan menaikkan tunjangan guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Sebanyak 166 Sekolah Rakyat juga sudah dibuka untuk anak-anak dari keluarga miskin, dan mulai 2027 murid TK negeri akan mendapat Program Indonesia Pintar. Survei Poltracking mencatat 66,3 persen responden puas dengan bidang pendidikan. Itu bukan angka yang kecil.
Persoalannya dimulai dari uang. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialokasikan Rp335 triliun dalam RAPBN 2026, dan menurut Kepala Badan Gizi Nasional, dananya berasal dari dua pos, pendidikan dan kesehatan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menghitung sekitar Rp223 triliun di antaranya dibebankan ke anggaran pendidikan. Angka itu hitungan JPPI, dan pemerintah membantah bahwa MBG mengganggu pos pendidikan. Tapi pertanyaannya tetap masuk akal. Kalau makan siang dihitung sebagai anggaran pendidikan, batas 20 persen memang terpenuhi di atas kertas. Apakah itu yang dimaksud konstitusi dengan prioritas, sementara guru dan gedung sekolah masih antre?
Lalu soal target. Presiden menyebut renovasi 100.000 sekolah pada 2027. Padahal alokasi renovasi 2026 baru Rp14,1 triliun untuk 11.744 sekolah. Tambahan Rp89,5 triliun yang diusulkan Kemendikdasmen agar sasarannya bisa mencapai 60.000 sekolah pun masih dibahas. Target yang besar tanpa dana yang jelas gampang berubah jadi janji yang tertunda.
Kesejahteraan guru dan pemerataan juga belum beres. Kenaikan tunjangan guru non-ASN patut disyukuri, tapi gaji guru masih dinilai rendah. Fraksi PKB di DPR sendiri mengingatkan masih ada jarak antara pendidikan formal dan nonformal, seperti pesantren dan PAUD. Di perguruan tinggi, mahasiswa terus menyuarakan beratnya biaya kuliah.
Satu hal lagi yang jarang dibahas adalah evaluasi. Pengamat kebijakan Trubus menilai suara penerima manfaat, seperti siswa, guru, dan orang tua, belum cukup digali. Tanpa itu, kita hanya tahu berapa banyak yang dibagikan, bukan apa dampaknya.
Pendukung pemerintah mungkin akan bilang bahwa anak yang kenyang lebih siap belajar. Itu benar sebagian, dan gizi memang penting. Tapi justru karena sama-sama penting, gizi dan pendidikan tidak boleh saling mengorbankan. MBG bisa tetap berjalan dengan pos anggarannya sendiri, tanpa membuat angka pendidikan tampak besar padahal sebagian dananya dipakai untuk hal lain.
Lalu apa yang bisa dilakukan? Pemerintah bisa membuka rincian komponen MBG dalam anggaran pendidikan secara terang. Peta jalan renovasi sekolah perlu dibuat dengan sumber dana yang jelas. Kesejahteraan guru perlu diberi target yang terukur, dan evaluasi program sebaiknya dilakukan pihak independen yang mau mendengar langsung dari siswa, guru, dan orang tua.
Dua tahun adalah waktu yang pas untuk bercermin. Konstitusi tidak menghitung berapa gedung yang sudah dibangun atau berapa porsi makanan yang sudah dibagikan. Yang ia tanyakan hanya satu: apakah setiap anak sudah mendapat haknya. Selama jarak antara janji dan kenyataan masih lebar, tugas kita bukan bertepuk tangan atau mencela, melainkan terus menagih.
Hapidatul Zakiyah, Mahasiswa PPKn Universitas riau